Wednesday, December 2, 2020

ASN Berpolitik Mencari Jabatan, Rakyat Menonton Dalam Kemiskinan

Oleh : Frido Umrisu Raebesi

Aparatur Sipil Negara ( ASN ) adalah adalah istilah untuk kelompok profesi bagi pegawai-pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam artian sederhana ASN adalah abdi negara yang wajib hukumnya harus netral dalam politik. Tugasnya adalah menjadi abdi atau pelayan dalam suatu instansi pemerintah yang mana dia digaji oleh negara dan dituntut dengan sumpah untuk netral dalam berpolitik.

Pengaturan tentang netralitas ASN sangat jelas dan tegas serta rinci dijelaskan dalam  ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, beberapa surat edaran sebagai penegasan dari Komisi ASN , Menteri PANRB, MenDAGRI BKN, dan Bawaslu RI.

Berdasarkan sejumlah rujukan regulasi di atas, jelas diatur bahwa setiap ASN  dilarang memberi dukungan atau melakukan kegiatan yang mengarah pada politik praktis pada kontestasi Pilkada/Pileg/Pilpres. ASN dituntut untuk tetap profesional dan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak berpihak pada kepentingan siapapun.

Dalam hal terdapat ASN yang  melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku serta netralitas ASN pada penyelenggaraan Pemilu 2019, maka ASN akan  dikenakan sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka atau secara tertutup atau sanksi disiplin mulai ringan, sedang, hingga sanksi berat.

Pengaturan sanksi ini diatur secara jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010  dalam  Pasal 12 angka 6,7, dan 8 untuk sanksi disiplin sedang, dan Pasal 13 angka 11 dan 12 untuk sanksi disiplin berat.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi ASN untuk mengimplementasikan kebijakan publik, program-program pemerintah dan instansi, ASN memeberikan pelayanan kepada masyarakat dan juga sebagai perekat dan pemersatu bangsa atau NKRI. Karena itu ASN wajib menghindari konflik kepentingan, baik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan yang berafiliasi dengan politik dan ASN dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon/peserta Pemilu atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik.

Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf e UU ASN menyebutkan bahwa pegawai ASN melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan.

Artinya, ASN bisa atau dapat menolak untuk tidak melakukan perintah atasan yang menyuruh melakukan suatu perbuatan yang melanggar kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. Tentunya penolakan itu memperhatikan norma etika dan perilaku yang berlaku dalam organisasi  dan masyarakat setempat

Kasus yang ingin diuraikan disini adalah dugaan keterlibatan sejumlah ASN di Kabupaten Malaka, Provinsi NTT yang entah tahu atau tidak tahu,ikut dalam kegiatan politik balon Bupati dan wakil Bupati tertentu dalam tahapan Pilkada Malaka 2020.

Pertanyaannya, ASN itu berpolitik untuk apa? Untuk kepentingan umum?atau untuk mencari aman dan jabatan. Jelas, bahwa jika pemimpin daerah dalam suatu daerah maju lagi dalam kontes Pilkada, maka peluang terlibatnya ASN dalam berpolitik sangat besar, meski sering tidak muncul dipermukaan, namun manuver dan gerakan politik ‘bawah tanah’ sangat kencang terasa di level masyarakat dan di lingkungan birokrasi.

Apakah fenomena ini merupakan akibat dari tekanan sang penguasa? Tentu tidak semata. Jika marwah ASN dipegang teguh, maka tekanan penguasa dapat diatasi dengan baik. Alasan klasik yang paling mendasar adalah ASN berpolitik untuk mencari jabatan.

Mereka (ASN) mendadak bisa kehilangan muka dan berusaha cari muka. Kemanakah mereka mencarinya? ke rumah pemimpin daerahnya pastinya.

Di Kabupaten Malaka, ASN justru lebih aktif berpolitik dibandingkan dengan para kader partai politik. Saya berani katakan demikian karena saya banyak mendapati ASN yang tengah berpolitik praktis.Sering dijumpai ketika diiperintah untuk ikut dalam satu safari politik,mereka tidak pernah menolak bahkan merasa diri terhormat. Imbasnya pelayanan publik ditinggalkan. Rakyat hanya butiran debu yang menggangu.

Terbukti, Kamis, 30 Januari 2020, Bawaslu Kabupaten Malaka, melaporkan delapan ASN di Malaka ke Komisi ASN yang terlibat dalam kegiatan politik. Memalukan dan bobrok sekali kinerja mereka ini. Parahnya lagi delapan orang tersebut,ada yang menjabat sebagai Camat dan Kepala Puskesmas. Apa yang sesungguhnya dicari orang-orang ini? prestasi atau prestise? Kecurigaan saya muncul, mereka ini juga takut kehilangan jabatan. Miris para ASN Malaka ini. Ataukah tindakan nekat ini justru mengafirmasikan bahwa orang-orang ini takut kehilangan jabatan

Kabupaten Malaka adalah kabupaten baru di Nusa Tenggara Timur. Kabupaten dengan SDA terbesar di daratan Timor. Tapi mirisnya, masih banyak angka pengangguran dan masih banyak angkatan tenaga kerja buruh migran. Artinya, di tengah potensi SDA yang menjajikan, Malaka masih masuk kategori miskin. Tugasnya Bupati bersama para ASN sebagai leading actor harus mencari solusi untuk mensejahteraan masyarakat dan daerahnya. Tapi nyatanya, mereka asyik berpolitik mencari guna mengakankan dan mencari jabatan dan rakyat terus menonton dalam kemiskinan.

Banyak program dikemas atas nama rakyat, tapi habis di tangan kontraktor dan banyak dugaan korupsi di dalam seperti fenomena gunung es yang diduga ikut melibatkan ASN

ASN sibuk berpolitik untuk mencari jabatan dan berusaha mendapat proyek-proyek pemerintah, sedangkan rakyat hanya menonton dalam kemiskinan yang semakin kuat mencengkram kemanusiaan anak-anak Malaka. Elegi kemiskinan dan penantian rakyat Malaka seolah tak berujung.

Spirit otonomi daerah dengan alih-alih untuk lebih mendekatkan pelayanan pada masyarakat justru menyebabkan perilaku koruptif yang masif dan sporadis. Pada tataran ini, nurani para pemimpin daerah patut gugat.

Tanggungjawab pemimpin daerah dan ASN tidak hanya kepada Undang-Undang dan berbagai regulasi tetapi ada nilai lebih yang patut diberi atensi yakni tanggungjawab moril dan tanggungjawab sosial sebagai sesama anak Malaka.

Dengan demikian, pemimpin dan ASN akan lebih termotivasi untuk melayani masyarakat ketimbang asyik dan larut dalam usaha-usaha untuk mencari dan sekedar mempertahankan jabatan.

Latest news

Amanu: Kalau Ada yang Salah Jalan,Saya Minta Kembali ke Jalan yang Benar untuk Menangkan Sahabat

Atambua,NP-"Kita dukung Sahabat Nomor 1.Kalau selama ini ada yang salah jalan, saya minta kembali ke jalan yang benar dengan mendukung dan memenangkan...
- Advertisement -

95 Persen Pasien di RSUD Atambua adalah Peserta JKN-KIS,Sisanya Menggunakan SKTM

Atambua,NP-Terhitung sejak Januari hingga September 2020 prosentasi  pasien yang mengakses layanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah(RSUD) Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua...

Dapat Bantuan Presiden, Pelaku UMKM: Terima Kasih Jokowi

Atambua,NP-Sebanyak 6.503 Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah(UMKM) di kabupaten Belu menerima Bantuan Presiden RI.Para pelaku usaha penerima bantuan Presiden merupakan nasabah...

Luar Biasa, Sahabat Disambut di Fatubanao

Atambua,NP-Dalam sesi kampanye tahap II di Keluarahan Fatubanao,kecamatan kota Atambua,Jumat(13/11/2020), pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Belu,Wilybrodus Lay dan Ose Luan yang...

Related news

Amanu: Kalau Ada yang Salah Jalan,Saya Minta Kembali ke Jalan yang Benar untuk Menangkan Sahabat

Atambua,NP-"Kita dukung Sahabat Nomor 1.Kalau selama ini ada yang salah jalan, saya minta kembali ke jalan yang benar dengan mendukung dan memenangkan...

95 Persen Pasien di RSUD Atambua adalah Peserta JKN-KIS,Sisanya Menggunakan SKTM

Atambua,NP-Terhitung sejak Januari hingga September 2020 prosentasi  pasien yang mengakses layanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah(RSUD) Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua...

Dapat Bantuan Presiden, Pelaku UMKM: Terima Kasih Jokowi

Atambua,NP-Sebanyak 6.503 Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah(UMKM) di kabupaten Belu menerima Bantuan Presiden RI.Para pelaku usaha penerima bantuan Presiden merupakan nasabah...

Luar Biasa, Sahabat Disambut di Fatubanao

Atambua,NP-Dalam sesi kampanye tahap II di Keluarahan Fatubanao,kecamatan kota Atambua,Jumat(13/11/2020), pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Belu,Wilybrodus Lay dan Ose Luan yang...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here