Friday, May 14, 2021

Presiden Jokowi Tetapkan Kabupaten Belu sebagai Daerah Tertinggal

Jakarta,NttPost-Presiden Joko Widodo  menetapkan 62 daerah di Indoensia sebagai daerah daerah tertinggal.Penetapan daerah tertinggal tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024. Dalam Perpres yang diteken 27 April 2020 itu, terdapat 62 daerah yang ditetapkan sebagai daerah tertinggal.

Dirilis dari CNN Indoenesia,Minggu(10/5/2020), daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional.

Kriteria suatu daerah ditetapkan sebagai daerah tertinggal didasarkan pada perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah. Sementara aturan mengenai indikator kriteria tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.

Dari 62 daerah tertinggal jumlah terbanyak berada di provinsi Papua, sementara propinsi NTT berada pada urutan kedua terbanyak dengan jumlah daerah teringgaal sebanyak   13 daerah termasuk kabupaten Belu. Berikut rinciannya:

Sumatera Utara: Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat
Sumatera Barat: Kepulauan Mentawai
Sumatera Selatan: Musi Rawas Utara
Lampung: Pesisir Barat
NTB: Lombok Utara
NTT: Sumba Barat, Sumba Timur, Kupang, Timor Tengah Selatan, Belu, Alor, Lembata, Rote Ndao, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Manggarai Timur, Sabu Raijua, Malaka
Sulawesi Tengah: Donggala, Tojo Una-una, Sigi
Maluku: Maluku Tenggara Barat, Kepulauan Aru, Seram Barat, Seram Timur, Maluku Barat Daya, Buru Selatan
Maluku Utara: Kepulauan Sula, Pulau Taliabu
Papua Barat: Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Sorong Selatan, Sorong, Tambrauw, Maybrat, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak
Papua: Jayawijaya, Nabire, Painai, Puncak Jaya, Boven Digoel, Mappi, Asmat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Tolikara, Keerom, Waropen, Supiore, Mamberamo Raya, Nduga, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Yalimo, Puncak, Dogiyai, Intan Jaya, Deiyai

Penetapan daerah tertinggal ini dilakukan oleh pemerintah setiap lima tahun sekali berdasarkan usulan dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Selanjutnya, Menteri akan secara berkala mengevaluasi daerah tertinggal dengan penghitungan indeks komposit atau gabungan dari variabel data dan analisis kualitatif.(M2/NttPost)

 

Latest news

Oematan; Perindo Dukung Upaya SN-KT Berantas Korupsi di Malaka

MALAKA, NP - Dewan Pemimpin Daerah Partai Perindo mendukung dan mengapresiasi langkah pemerintahKabupaten Malaka melibatkan masyarakat dalam upaya memerangi praktik korupsi yang...

Herman Seran: Pengembalian Kerugian Negara Pada Kasus Itik Tidak Menghapus Pidana

MALAKA, NP - Pengembalian uang kerugian negara terhadap kasus dugaan korupsi sebesar, Rp. 2,7 miliar yang ditangani oleh Polres Malaka bertentangan dengan...

Pengusaha Ini Bersurat Ke Bupati Malaka

MALAKA, NP - Hutangnya belum dilunasi Yohana Lete Lay,  pemilik UD Amanda Karya yang berlokasi di Jalan Laran, Betun, ibukota Kabupaten Malaka....

Bupati dan Wakil Bupati Malaka Selamatkan Uang Negara Senilai 844 Juta

MALAKA, NP - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malaka di bawah kepemimpinan Stef Bria Seran atau SBS memiliki segudang hutang yang merugian uang negara,...

Related news

Oematan; Perindo Dukung Upaya SN-KT Berantas Korupsi di Malaka

MALAKA, NP - Dewan Pemimpin Daerah Partai Perindo mendukung dan mengapresiasi langkah pemerintahKabupaten Malaka melibatkan masyarakat dalam upaya memerangi praktik korupsi yang...

Herman Seran: Pengembalian Kerugian Negara Pada Kasus Itik Tidak Menghapus Pidana

MALAKA, NP - Pengembalian uang kerugian negara terhadap kasus dugaan korupsi sebesar, Rp. 2,7 miliar yang ditangani oleh Polres Malaka bertentangan dengan...

Pengusaha Ini Bersurat Ke Bupati Malaka

MALAKA, NP - Hutangnya belum dilunasi Yohana Lete Lay,  pemilik UD Amanda Karya yang berlokasi di Jalan Laran, Betun, ibukota Kabupaten Malaka....

Bupati dan Wakil Bupati Malaka Selamatkan Uang Negara Senilai 844 Juta

MALAKA, NP - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malaka di bawah kepemimpinan Stef Bria Seran atau SBS memiliki segudang hutang yang merugian uang negara,...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here